Hubungan Industrial

DESKRIPSI

Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut. Oleh karena itu masing-masing pelaku produksi tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara baik. Fungsi pekerja/SP/SB adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan beserta keluarganya. Fungsi pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja. Sedangkan fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggarnya. Dengan terciptanya hubungan industrial yang serasi, aman, dan harmonis diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja, sehingga dengan demikian perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang sehingga kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan. Dalam hubungan indutrial yang terlibat langsung dalam proses produksi adalah pengusaha dan pekerja, sedangkan pemerintah tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja terlibat dalam suatu hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut sebagian besar sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk itu, para peserta perlu memahami hubungan industrial dan ketenagakerjaan dasar meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur dan PHK.

TUJUAN

Pelatihan Hubungan Industrial ini diselenggarakan selama 2 hari yang secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perjanjian kerja (PKWT), Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur, PHK dan perselisihan hubungan industrial yang sesuai dengan peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan.

MATERI

  1. Perjanjian Kerja (PKWT)
    1. Dasar hukum
    2. Pengertian
    3. Bentuk
    4. Jenis
    5. Isi PKWT
    6. Syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
    7. Akibat hukum jika syarat-syarat PKWT dilanggar
  2. Peraturan Perusahaan (PP)
    1. Dasar hukum
    2. Pengertian
    3. Perusahaan yang diwajibkan membuat PP
    4. Tata cara pembuatan
    5. Isi
    6. Pengesahan
    7. Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan
    8. Masa berlaku
  3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
    1. Dasar hukum
    2. Pengertian
    3. Syarat dan tata cara pembuatan
    4. Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB
    5. Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelah PKB berlaku
    6. Masa berlaku
    7. Syarat perpanjangan atau pembaharuan
    8. Perbedaan PKB dan PP
  4. Waktu Kerja dan Waktu istirahat.
    1. Dasar hukum
    2. Waktu kerja sehari dan seminggu
    3. Waktu istirahat dan cuti
    4. Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahat hamil/melahirkan
    5. Sanksi jika terjadi pelanggaran
  5. Upah Kerja Lembur
    1. Dasar hukum
    2. Pengertian dan ruang lingkup
    3. Syarat kerja lembur
    4. Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur
    5. Dasar perhitungan upah lembur
    6. Cara perhitungan upah lembur
    7. Sanksi atas pelanggaran kerja lembur
  6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    1. Dasar hukum
    2. Pengertian dan ruang lingkup
    3. PHK yang dilarang
    4. Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja
    5. Prosedur/mekanisme PHK
    6. PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI
    7. Skorsing
    8. Kompensasi akibat PHK
    9. Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK
    10. Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib
    11. PHK karena usia pensiun
  7. Serikat Pekerja
  8. Organisasi Pengusaha
  9. Lembaga Kerja Sama Bipartit
  10. Lembaga Kerja Sama Tripartit
  11. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

MANFAAT PELATIHAN

  1. Mampu mengetahui dan memahami dasar hukum maupun peraturan perundangan lainnya dibidang ketenagakerjaan.
  2. Mampu memahami hubungan industrial sesuai peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan.
  3. Mampu memanage employee relation dan bermitra dengan serikat pekerja secara efektif.
  4. Mempunyai pemahaman mengenai PKWT, PP, maupun PKB sesuai peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan.

METODE PELATIHAN

  1. Presentasi
  2. Diskusi Konsultatif
  3. Sharing Pengalaman
  4. Studi Kasus
  5. Simulasi Perselisihan Hubungan Industrial

KEUNGGULAN METODE PELATIHAN PRESENTASI

  • Penyampaian materi dilakukan melalui pendekatan Neuro Linguistic Programming agar efektif.
  • Penyampaian diberikan dengan Experiential Method, sehingga benar benar merupakan hologram kondisi yang sesuai dengan lingkungan kerja di perusahaan.
  • Penyampaian materi menggunakan akses Visual, Auditory, dan Kinestethic peserta baik secara multimedia maupun manual learning.
  • Penyampaian materi disampaikan dengan fokus implementasi dan bukan wacana serta bukan sekedar insight belaka.

TARGET PESERTA

  1. Mahasiswa tingkat akhir yang ingin berkarir sebagai Pengacara, HRD maupun pengelolaan hubungan industrial
  2. HRD Staff, HRD Group Leader, HRD Supervisor, HRD Coordinator, HRD Section Head, HRD Superintendent, dan HRD Manager
  3. HRGA Superintendent, HRPGA Section Head, HRGA Dept. Head, HRGA Manager
  4. IR Officer, IR Supervisor, IR Superintendent
  5. Direktur HCA, General Manager HRD, Senior Manager HRD, Assistant Manager HRD
  6. Manager Non HRD yang berminat mempelajari Hubungan Industrial
  7. Executive atau Praktisi Bisnis yang ingin tahu mengenai Hubungan Industrial
  8. Professional atau Individu yang berkaitan dengan pengelolaan Hubungan Industrial

Similar Articles

Teknik Survey Kepuasan Ka...
How to Develop and Implem...
Teknik Penyusunan PKWT PP... DESKRIPSI Pemerintah sudah memberlakukan peraturan perundangan dibidang ketengakerjaan yakni Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 tahun 2003 antara lain mengatur tentang PKWT, PP,
Competency Assessment
Training of Trainer Setiap Perusahaan atau Organisasi didirikan dan dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan hasil atau karya yang lebih baik guna dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Beberapa pakar
Fast Track to be a Super ... Apakah anda baru saja dipromosikan menjadi supervisor di perusahaan anda ? Apakah anda telah lama menjadi supervisor tetapi masih belum memahami sepenuhnya fungsi, peran, dan tanggung jawab
Hubungan Industrial DESKRIPSI Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan
Outsourcing Management Pilihan untuk merekrut tenaga outsourcing merupakan salah satu pilihan yang menarik untuk melakukan efisiensi biaya tenaga kerja. Akan tetapi, banyak pihak yang tidak setuju dengan kondisi semacam
Regulasi Ketenagakerjaan DESKRIPSI Pemerintah sudah memberlakukan peraturan perundangan dibidang ketengakerjaan yakni Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 tahun 2003 antara lain mengatur tentang PKWT, PP,
Competency Based Pay Dalam situasi bisnis yang serba tidak menentu, akan sangat berat jika perusahaan semata-mata mengandalkan pada biaya tetap, termasuk pada biaya tenaga kerjanya. Pembayaran berbasis kinerja merupakan salah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *